NGOCSTIP – NGO Committee to Stop Trafficking in Persons mengungkap kasus kekerasan seksual berbasis online yang dialami seorang perempuan muda yang dijual berkali-kali melalui aplikasi pesan singkat oleh orang terdekatnya.
Kasus ini menunjukkan bagaimana kekerasan seksual berbasis online beroperasi secara senyap melalui grup tertutup dan percakapan pribadi di aplikasi pesan singkat.
Pelaku awalnya membangun kepercayaan, kemudian mulai mengontrol akses korban terhadap ponsel, ruang gerak, dan pergaulan.
Setelah itu, pelaku menggunakan foto, video, atau informasi pribadi korban sebagai alat ancaman untuk memaksa korban memenuhi permintaan transaksi seksual.
Dalam banyak kasus kekerasan seksual berbasis online, pelaku menawarkan korban kepada banyak orang berbeda, mengatur pertemuan, hingga memantau pembayaran, sementara korban tidak punya kuasa menolak.
Akibatnya, korban bukan hanya mengalami kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga kekerasan ekonomi karena tubuhnya dieksploitasi berulang kali tanpa consent dan tanpa kendali.
Penyintas dalam kasus ini menceritakan bagaimana kekerasan seksual berbasis online membuatnya merasa hidupnya bukan miliknya sendiri.
Ia mengaku kerap dijemput orang asing, dipaksa mengikuti instruksi pelaku, dan terus diancam jika berani menolak atau melapor.
Meski begitu, penyintas akhirnya memberanikan diri bercerita kepada teman dekat yang ia percaya.
Dukungan emosional pertama itu menjadi pintu bagi penyintas untuk mencari bantuan lebih lanjut ke lembaga pendamping.
Di sisi lain, kisah ini menegaskan betapa penting ruang aman bagi penyintas untuk menyampaikan pengalaman kekerasan seksual berbasis online tanpa disalahkan.
Ketika suara penyintas didengar, proses pemulihan perlahan menjadi mungkin, meski perjalanan masih panjang dan penuh tantangan.
Aplikasi yang awalnya dirancang untuk komunikasi harian berubah fungsi menjadi sarana transaksi kekerasan seksual berbasis online.
Pelaku membuat daftar kontak, membentuk grup tertutup, dan menyimpan riwayat percakapan sebagai “bukti” untuk menekan korban.
Sementara itu, fitur enkripsi yang seharusnya melindungi privasi sering dimanfaatkan pelaku untuk mengaburkan jejak.
Dalam banyak laporan, pelaku menggunakan nama samaran, nomor sekali pakai, dan akun palsu agar identitasnya sulit dikenali.
Namun, materi digital seperti tangkapan layar, riwayat transfer, dan lokasi pertemuan dapat menjadi bukti penting untuk mengungkap jaringan kekerasan seksual berbasis online.
Read More: Eksploitasi seksual online sebagai bisnis yang sarat kekerasan
Penyintas kekerasan seksual berbasis online umumnya mengalami trauma mendalam yang tidak selalu tampak di permukaan.
Rasa takut, cemas, malu, dan bersalah menghantui keseharian, membuat banyak penyintas menarik diri dari lingkungan sosial.
Selain itu, korban kerap diserang victim blaming, dianggap “ikut bersalah” karena pernah dekat dengan pelaku atau dianggap “rela”.
Padahal, relasi kuasa, ancaman, dan manipulasi adalah inti dari kekerasan seksual berbasis online yang membuat consent tidak pernah benar-benar ada.
Stigma sosial membuat penyintas kesulitan melanjutkan sekolah, bekerja, atau menjalani relasi baru dengan rasa aman.
Karena itu, pendekatan pemulihan harus berpusat pada penyintas, menghormati batas, pilihan, dan kecepatan proses sembuhnya.
Secara hukum, kekerasan seksual berbasis online dapat dijerat melalui berbagai ketentuan, termasuk yang mengatur eksploitasi dan distribusi konten intim tanpa izin.
Namun, banyak penyintas belum mengetahui haknya; sebagian lain takut proses hukum akan memperparah trauma.
Di sisi lain, aparat penegak hukum masih perlu memperkuat perspektif korban saat menangani kekerasan seksual berbasis online.
Pendampingan hukum dan psikologis sangat penting sejak awal agar penyintas tidak merasa sendirian ketika melapor.
Materi digital seperti chat, rekaman suara, bukti pembayaran, dan lokasi pertemuan dapat dikumpulkan bersama pendamping sebagai bagian dari proses pembuktian.
Upaya ini bertujuan memastikan kekerasan seksual berbasis online tidak lagi dianggap “sekadar masalah pribadi” tetapi pelanggaran serius terhadap hak asasi.
Dukungan terdekat sering kali menjadi penentu apakah penyintas kekerasan seksual berbasis online berani mencari bantuan profesional.
Respon pertama yang tidak menyalahkan korban, seperti mendengarkan dan percaya pada cerita penyintas, sangat berharga.
Namun, banyak keluarga justru menutupi kasus dengan alasan “aib” dan mendorong penyintas untuk diam.
Akibatnya, pelaku tetap bebas dan kekerasan seksual berbasis online berisiko berulang pada korban lain.
Komunitas dan organisasi masyarakat sipil dapat menyediakan ruang konsultasi, edukasi, dan pendampingan yang berpihak pada penyintas.
kekerasan seksual berbasis online harus direspons sebagai masalah bersama yang menuntut solidaritas, bukan penghakiman.
Pencegahan tidak pernah bisa dibebankan sepenuhnya kepada korban, tetapi langkah aman digital tetap penting di tengah maraknya kekerasan seksual berbasis online.
Pengguna dapat mengaktifkan verifikasi dua langkah, mengunci perangkat dengan PIN kuat, dan membatasi akses fisik orang lain ke ponsel.
Selain itu, penting untuk berhati-hati saat berbagi foto, video, atau informasi pribadi, terutama kepada orang yang belum benar-benar dipercaya.
Meski begitu, jika kekerasan seksual berbasis online terjadi, tanggung jawab tetap ada pada pelaku, bukan pada korban.
Eduasi literasi digital, terutama bagi remaja dan kelompok rentan, membantu mengenali tanda-tanda kontrol dan manipulasi sejak dini.
Kebijakan platform juga perlu diperkuat agar pelaporan terkait kekerasan seksual berbasis online ditangani cepat dan berpihak pada keselamatan pengguna.
Keberanian penyintas untuk menceritakan kekerasan seksual berbasis online yang dialaminya adalah langkah besar yang patut dihormati, bukan diragukan.
Setiap cerita yang keluar dari ruang sunyi membuka peluang untuk memutus rantai kekerasan dan menuntut akuntabilitas pelaku.
Dukungan konkret dapat berupa menemani penyintas mencari layanan bantuan, mendengarkan tanpa menginterogasi, dan menghindari menyebarkan cerita tanpa izin.
Selain itu, media dan pembuat kebijakan dapat menggunakan suara penyintas sebagai dasar memperbaiki sistem perlindungan dan pemulihan.
Pada akhirnya, perjuangan melawan kekerasan seksual berbasis online membutuhkan keberanian kolektif untuk mengubah cara pandang, menghapus stigma, dan menempatkan keselamatan penyintas sebagai prioritas.
Selama masyarakat bersedia mendengar, percaya, dan berdiri bersama penyintas, harapan untuk mengakhiri kekerasan seksual berbasis online akan tetap menyala.
