Sinergi Kolaborasi CSO untuk Memastikan Pemenuhan Hak Fasilitas Kesehatan Anak

NGOCSTIP – NGO Committee to Stop Trafficking in Persons – Lebih dari 23 juta anak di Indonesia masih belum mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang layak, menurut data UNICEF Indonesia 2023. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari sistem yang gagal menjangkau mereka yang paling rentan. Di sinilah peran Civil Society Organizations (CSO) menjadi tidak tergantikan, bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai motor utama yang mendorong negara untuk memenuhi kewajibannya.

Mengapa Kolaborasi CSO Kini Lebih Mendesak dari Sebelumnya

Dalam satu dekade terakhir, lanskap hak kesehatan anak di Indonesia mengalami pergeseran signifikan. Anggaran kesehatan memang meningkat, namun Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa pada 2023, cakupan imunisasi dasar lengkap anak baru mencapai 84,2 persen, jauh di bawah target 95 persen yang diamanatkan WHO. Kesenjangan ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan soal koordinasi dan advokasi yang terputus di tingkat akar rumput.

Berlawanan dengan kepercayaan umum bahwa CSO hanya bergerak di ranah advokasi kebijakan tingkat nasional, kenyataannya justru sebaliknya. Organisasi masyarakat sipil yang efektif bekerja di titik paling kritis yaitu di antara kebijakan yang tertulis di atas kertas dan implementasi yang terjadi di puskesmas terpencil. Ketika dua fungsi ini tidak bertemu, anak-anaklah yang menanggung konsekuensinya.

Pola Kolaborasi yang Terbukti Bekerja di Lapangan

Ketika kami menelusuri model kolaborasi CSO di tiga provinsi berbeda, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Jawa Tengah, selama periode 2022-2023, ditemukan pola yang konsisten: kolaborasi yang berhasil selalu melibatkan tiga aktor secara simultan yaitu CSO lokal sebagai fasilitator komunitas, pemerintah daerah sebagai penyedia sumber daya, dan lembaga donor atau NGO internasional sebagai penjamin standar teknis.

Contoh konkret bisa dilihat dari inisiatif Yayasan Kesehatan Anak Nusantara di NTT yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kupang sejak 2021. Dalam 18 bulan pertama, angka kunjungan posyandu anak usia 0-5 tahun di wilayah dampingan naik 41 persen. Kuncinya bukan pada program baru, melainkan pada penguatan sistem rujukan yang sudah ada namun tidak berfungsi karena minimnya pendampingan berbasis komunitas.

Baca Juga: Situasi Kesehatan Anak di Indonesia menurut UNICEF

Yang Jarang Dibahas: Jebakan Koordinasi yang Melemahkan CSO

Insight yang hampir tidak pernah muncul dalam laporan resmi adalah fenomena yang bisa disebut sebagai “koordinasi semu”. Banyak CSO menandatangani nota kesepahaman bersama, hadir dalam forum multistakeholder, namun di lapangan tetap bergerak secara silo. Data dari Laporan Indeks Masyarakat Sipil Indonesia 2022 menunjukkan bahwa 67 persen CSO yang bekerja di sektor kesehatan anak mengaku tidak memiliki mekanisme berbagi data yang terstruktur dengan organisasi mitra mereka.

Ini bukan kegagalan niat, melainkan kegagalan sistem. CSO sering kali berkompetisi untuk donor yang sama, melayani wilayah yang tumpang tindih, dan menggunakan indikator keberhasilan yang tidak kompatibel satu sama lain. Akibatnya, anak-anak di desa tertentu bisa dikunjungi oleh tiga tim berbeda dalam satu bulan, sementara desa tetangga tidak mendapat perhatian sama sekali selama bertahun-tahun. Pemetaan wilayah dampingan yang transparan dan berbasis GIS adalah solusi teknis yang tersedia namun jarang diimplementasikan secara kolektif.

Satu lagi yang sering diabaikan: CSO yang fokus pada fasilitas kesehatan fisik sering melupakan dimensi hak informasi kesehatan anak. Padahal, Konvensi Hak Anak PBB Pasal 24 secara eksplisit menyebutkan bahwa hak atas fasilitas kesehatan mencakup akses terhadap informasi dan edukasi kesehatan yang layak bagi orang tua dan pengasuh.

Langkah Nyata: Membangun Sinergi CSO yang Berfungsi Secara Operasional

Bayangkan sebuah CSO kesehatan anak baru saja mendapat pendanaan dua tahun untuk meningkatkan akses layanan gizi di kabupaten terpencil. Tanpa peta aktor yang jelas, mereka akan memulai dari nol, membangun kepercayaan komunitas dari awal, dan mungkin mereplikasi program yang sudah pernah gagal di wilayah yang sama. Skenario ini terjadi lebih sering dari yang kita sadari.

Langkah sinergi yang terukur dimulai dari tiga hal konkret. Pertama, CSO perlu membangun basis data bersama tentang cakupan layanan kesehatan anak per kecamatan, bukan per organisasi. Platform seperti KoboToolbox sudah digunakan oleh sejumlah NGO global dan tersedia gratis untuk lembaga nirlaba. Kedua, forum koordinasi CSO tingkat kabupaten perlu diformalkan dengan agenda berbasis data kuartalan, bukan pertemuan seremonial tahunan. Ketiga, advokasi bersama terhadap pemerintah daerah akan jauh lebih kuat ketika disuarakan oleh koalisi CSO dengan data terpadu dibanding laporan individual yang mudah diabaikan birokrasi.

Sebuah studi dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (2022) menemukan bahwa program kesehatan anak yang melibatkan kolaborasi multi-CSO terstruktur memiliki tingkat keberlanjutan 2,3 kali lebih tinggi dibanding program yang dijalankan oleh satu organisasi secara mandiri, bahkan ketika anggaran keduanya setara.

Penutup: Sinergi Bukan Pilihan, Ini Kewajiban Moral

Pemenuhan hak fasilitas kesehatan anak bukan proyek yang bisa diselesaikan oleh satu organisasi, satu pemerintah daerah, atau satu program donor. Ini adalah arsitektur kolektif yang membutuhkan setiap aktor, termasuk sinergi kolaborasi CSO untuk memastikan pemenuhan hak fasilitas kesehatan anak, untuk bekerja dengan transparansi, kerendahan hati, dan komitmen berbagi data. Selama 23 juta anak masih berada di luar jangkauan sistem, tidak ada ruang untuk ego kelembagaan. Pertanyaan yang perlu dijawab setiap CSO hari ini adalah: apakah program kita merancang diri untuk bisa digantikan oleh sistem yang lebih kuat, atau justru merancang ketergantungan yang abadi?